<![CDATA[Pada saat pandemi COVID-19 ini banyak bantuan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga miskin ataupun warga dengan kriteria tertentu, sehingga dinyatakan layak dan berhak menerima bantuan tersebut. Tentunya bantuan tersebut dapat dinyatakan tepat sasaran, tetapi ada penilaian beberapa pihak yang menyatakan adanya ketidak tepatan penerimaan bantuan. Bahkan ada beberapa warga yang menurut penilaian kita masuk kriteria penerima, tapi kenyataan di lapangan ada yang belum menerima bantuan dari manapun. Metode penelitian yang diguanakna dalam penelitian ini adalah metode research & developmen (R&D). Dikarenakan adanya permasalahan tersebut, Kecamatan Ampel mengadakan inovasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk 1 (satu) kegiatan pendataan sosial yaitu Lapak Duren Basopi (Lapor ada masyarakat during entuk bantuan soko pemerintah). Inovasi ini mempunyai manfaat sebagai database masyarakat yang belum menerima bantuan baik dari Pemerintah dan Non Pemerintah, alokasi bantuan bisa berasal dari BAZNAS, KORPRI, DBHCHT dan lainnya. Hal ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemangku kebijakan dalam memberikan bantuan untuk masyarakat. Yang tidak mensyaratkan masuk dalam DTKS, tapi yang bersangkutan sangat membutuhkan dan layak menerima. Tentunya Kecamatan Ampel dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan keterbatasan dana. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menggandeng Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah. Instansi Pemerintah diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Baznas, Pemerintah Desa, yang dibantu oleh Bidan Desa, TKSK, PKH, Penyuluh KB, Kader Desa.]]>
