<![CDATA[Posisi pemegang saham pengendali dalam hal ada perusahaannya diakuisi berdasarkan kebijakan hukum yang baru menjadi tidak jelas. Dengan mengambil studi kasus pada akuisisi Bank Bukopin, penelitian ini hendak mengkaji perlindungan hukum bagi Bosowa Corporindo sebagai pemegang saham pengendali yang berdasarkan kebijakan hukum baru, yakni PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 melalui surat perintah Otoritas Jasa Keuangan ‘dipaksa’ untuk melepaskan sahamnya. Metode penelitian hukum normatif dipilih untuk menjawab problem dengan mengkaji kebijakan hukum Indonesia yang dianggap tidak memberikan perlindungan bagi pemegang saham pengendali dalam hal terjadi akuisisi berdasarkan teori perlindungan hukum, serta melalui studi perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain, yakni Malaysia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum tentang akuisisi yang tumpang tindih dan saling bertentangan, tidak adanya koordinasi antar lembaga pelaksanan yang terkait, serta terbatasnya hak para pemegang saham, menjadi faktor utama penyebab kerugian bagi pemegang saham pengendali. Dengan studi perbandingan pada ketentuan pelaksanaan akuisisi di Malaysia, pengaturan hukum dalam praktik akuisisi ke depannya diharapkan dapat terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesimbangan kepentingan, mempunyai upaya perlindungan aktif, dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat memberikan perlindungan nyata, lebih dari sekadar memperoleh ganti rugi atau upaya litigasi.]]>
