Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Yusnety, Yeni
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Penerapan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Yusnety, Yeni
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.774

Abstract

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada pemerintahan daerah adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Manfaat positif dari pemberian kewenangan ini adalah bahwa tugas-tugas pemerintahan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, karena masyarakat di daerah memahami dengan baik konteks sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka. Pemerintah daerah mengerti kebutuhan masyarakatnya dan tahu bagaimana memobilisasi sumber daya dan dana yang tersedia. Desentralisasi merupakan simbol kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini sejalan dengan misi otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan. Pemerintahan Daerah yang baik berarti pemerintahan yang teratur dan bebas dari cacat. Parameter pemerintahan daerah yang baik meliputi pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
Co-Authors