Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam Kelangkaan BBM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu Kurnia, Galih Pradana; Meizaroh; Febrianto, Mochamad Akbar; Marasabessy, Rizqy Maulana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10554

Abstract

The limited supply of Fuel Oil (BBM) often has wide-ranging effects on the economy, including transportation, production costs, and price stability. To ensure fuel availability, the government implemented a single-window import policy as stipulated in the Ministry of Energy and Mineral Resources Circular Letter No. T-19/MG.05/WM.M/2025. However, this policy has the potential to create monopolistic practices, as imports must be conducted through PT Pertamina as the sole distributor. This study aims to analyze the effectiveness of competition law enforcement in the context of BBM scarcity, focusing on the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the single-window import policy. The research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach, analyzing relevant legal frameworks, the theory of legal effectiveness, and the principles of fair business competition. The results show that while the single-window import policy enhances distribution efficiency and government oversight, it also risks reinforcing Pertamina’s dominance and limiting private sector participation. In conclusion, stronger coordination between KPPU and policymakers is required to ensure that BBM import regulations align with fair competition principles while maintaining national energy security in an equitable and sustainable manner.
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM KASUS SANY GROUP: TANTANGAN DAN REFORMASI REGULASI PERSAINGAN USAHA Meizaroh
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7366

Abstract

AbstrakDalam dinamika persaingan bisnis, tidak jarang pelaku usaha melakukan praktikpraktik curang demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kasus SanyGroup menjadi contoh nyata, di mana strategi distribusi internal perusahaan yangdiskriminatif, menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lokal dalam mengaksespasar secara adil. Perkara No. 18/KPPUL/2024 yang melibatkan Sany Groupmemperlihatkan dinamika yang kompleks antara praktik bisnis global dankebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal sebagai bagian dari tanggungjawab negara terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, adil, danberkelanjutan. Beberapa perusahaan yang berada dalam kelompok Sany Groupterbukti melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup Pasal 14 sertaPasal 19 huruf a, b, dan d, melalui praktik integrasi vertikal dan penguasaan pasar.Kasus Sany Group merefleksikan tantangan ganda: pertama, penegakan hukumpersaingan usaha yang responsif terhadap praktik diskriminatif; kedua, kebutuhanharmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. RUU Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan memperkuat kerangkaregulasi yang ada melalui perluasan norma, peningkatan sanksi, serta penguatanotoritas kelembagaan. Studi ini menegaskan urgensi kebijakan yang tidak hanyarepresif, tetapi juga protektif guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal ditengah pasar yang semakin terbuka, kompleks, dan terintegrasi secara global.Kata Kunci: Sany Group, KPPU, Pelaku Usaha Lokal