<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak perubahan pada sistem control sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Salah satu fenomena yang sering terjadi dan cukup menonjol Adalah munculnya cancel culture, yaitu sebuah tindakan memberikan sanksi sosial secara massal di ruang digital kepada seseorang atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial, etika, atau nilai moral yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman terkait dinamika sanksi sosial secara digital serta bagaimana perubahan mekanisme kontrol sosial di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus cancel culture yang menimpa aktor muda Indonesia, Abidzar Al Ghifari, setelah memberikan pernyataan bahwa tidak menonton drama Korea A Business Proposal meskipun ia terlibat dalam versi remake-nya. Kontroversi ini menimbulkan reaksi beragam di media sosial, yang mencerminkan adanya sistem sanksi sosial baru berbasis opini publik digital.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital membuat fungsi kontrol sosial semakin luas, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang bersifat horizontal dan spontan. Cancel culture berperan sebagai pengawasan sosial yang tidak formal, di mana kekuatan pengguna media sosial (netizen) berperan sebagai penegak moralitas. Namun, fenomena ini juga menimbulkan masalah etika karena dapat memberikan tekanan sosial yang berlebihan dan mengarah pada pengadilan berdasrkan opini public saja. Kesimpulannya, perubahan sistem kontrol sosial di era digital menandai adanya pergeseran dari pengawasan institusional menjadi pengawasan yang partisipatif. Fenomena cancel culture ini memperlihatkan bagaimana norma sosial kini dapat dinegosiasikan melalui algoritma, opini publik, dan arus informasi cepat yang membentuk perilaku sosial baru dalam masyarakat.]]>
