Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Political Existence of Muslim Immigrants in The United Kingdom Minan, Jeni; Ismail, Hanim; Jamal, Mohamad Basri Bin; Danial, Dian Wahyu
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i2.14853

Abstract

This paper examines the political existence of British Muslim immigrants amidst the negative Western perception of Islam. The approach used is descriptive qualitative with library research. This paper concludes that the negative image constructed by the West of Islam does not eliminate the political existence of British Muslim immigrants. This is evidenced by the election of Muslim politicians from both the Labour and Conservative parties to political positions in Britain, whether as mayors, members of parliament, or ministers. However, sentiment against Muslim immigrants cannot be eliminated because terrorist acts carried out by Muslim groups that do not represent Islam have an impact on Muslims themselves, who have actually grown and developed and enjoyed the freedom to practice their religion in Britain. These acts of terrorism are often described by Muslim scholars as foolishness.Artkel ini mengkaji eksistensi politik imigran Muslim Inggris di tengah persepsi negatif Barat terhadap Islam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Makalah ini menyimpulkan bahwa citra negatif yang dibangun oleh dunia Barat terhadap Islam tidak menghapus eksistensi politik imigran Muslim di Inggris. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya politisi Muslim dari Partai Buruh maupun Partai Konservatif ke berbagai jabatan politik di Inggris, baik sebagai wali kota, anggota parlemen, maupun menteri. Namun, sentimen terhadap imigran Muslim tidak dapat sepenuhnya dihilangkan karena tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam—padahal tidak mewakili ajaran Islam—berdampak pada komunitas Muslim itu sendiri. Padahal, komunitas ini telah tumbuh dan berkembang serta menikmati kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya di Inggris. Tindakan terorisme tersebut sering kali digambarkan oleh para cendekiawan Muslim sebagai bentuk kebodohan.
Analisis Penyerapan Anggaran Pemeliharaan Jalan Pasca Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Yuliari, Nilan Cahya; Minan, Jeni; Aditya, Toddy
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2: Desember 2023
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v6i2.3331

Abstract

Regional governments have an important role in the development of their own regions and must have the ability to increase revenue and optimize the effectiveness and efficiency of budget use in order to improve public services to the community. Budget performance can be measured through the level of budget absorption. In increasing accountability for the use of budget revenues, the Banten provincial government issued Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Regional Taxes with reference to Law No. 28 of 2009 which includes the concept of earmarking tax. The regulation states that 10% of motorized vehicle tax is allocated for the construction, maintenance of roads and public transportation. The purpose of implementing this earmarking tax is to gradually and continuously improve the quality of service and create good governance and clean government. This research method uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this research are road maintenance with a minimum of 10% of the profit sharing of motorized vehicle tax in Banten province which has exceeded the predetermined minimum limit and has been absorbed. Total earmarking funds reached 50.01% of road maintenance costs and road maintenance expenditures reached 19.99% of total Motor Vehicle Tax revenues which were shared into the Banten Province treasury.
Perubahan Fisik Lingkungan dan Respons Kebijakan Ekologi Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang Minan, Jeni; Kurniawan, Deni; Adriana, Dede; Rizqi, M Kiki
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.200-208

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perubahan fisik lingkungan pesisir dan respon ekologi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menjadi isu strategis dan krusial di Kabupaten Pandeglang, Banten. Mengingat wilayah ini memiliki kerentanan ekologis dan sosial-ekonomi yang tinggi terhadap ancaman bencana alam maupun aktivitas antropogenik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik tinjauan literatur sistematis terhadap 15 sumber akademik berbahasa Indonesia yang relevan, mencakup artikel jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, serta publikasi ilmiah terkait dinamika pesisir Pandeglang. Hasil kajian menunjukkan adanya urgensi penegasan terhadap perlunya pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis sains. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring perubahan fisik berbasis teknologi geospasial guna memetakan risiko secara akurat. Selain itu, penting untuk memperjelas mekanisme koordinasi lintas sektoral serta mengintegrasikan perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai benteng alami terhadap abrasi serta kenaikan permukaan air laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam skema mitigasi bencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi dan ekologi wilayah pesisir secara jangka panjang. Langkah preventif ini krusial guna meminimalisir dampak degradasi lingkungan yang kian masif serta memperkuat resiliensi wilayah terhadap perubahan iklim global yang berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk pesisir di Kabupaten Pandeglang.