<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan pajak yang rendah dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara, mengurangi penerimaan pajak, dan memperlambat pembangunan tepat sasaran bagi pelaku UMKM. Fenomena kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah kewajiban perpajakan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan perpajakan, kurang merespons terhadap ancaman sanksi, mengalami kendala dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital, serta tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan finansial yang stabil untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kemampuan membayar pajak terbukti memoderasi hubungan antara ketiga variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana pengaruhnya menjadi lebih kuat pada wajib pajak dengan kemampuan membayar yang tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan, penegakan sanksi yang tegas, dan penerapan teknologi dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM.]]>
