Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal National Journal of Law
Ahmad Sobari, Sobari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
10.47313 PENGUSAHA TIDAK PATUHI PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 Erdevi, Dita; Ahmad Sobari, Sobari
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i1.3855

Abstract

Pemberian Upah bagi buruh/pekerja merupakankewajiban dari pengusaha, serta pemerintah yang wajib memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi buruh/pekerja. Dalam PP 36 Tahun 2021 gubernur wajib menentukan besaran UMP bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi, pemprov DKI Jakarta menetapkan SK GUB 1517 tahun 2022, namun penetapannya terdapat cacat yuridis, tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta masih banyak buruh yang mendapatkan Upah dibawah UMP. Adapun kesimpulan ini yaitu penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta pengusaha yang memberikan upah dibawah UMP dikarenakan faktor ekonomi perusahaan yang turun akibat covid-19. The provision of wages for workers / workers is Obligations from employers, as well as the government that are required to provide protection, and legal certainty for workers/workers. In PP 36 of 2021 the Governor is required to determine the amount of UMP together with the Provincial Wage Council, the DKI Jakarta Provincial Government determines the Governor's Decree 1517 in 2022, but the determination is juridical defects, not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, and there are still many workers who receive wages under the UMP. The conclusion from this the determination of the DKI Jakarta UMP in 2022 is not in accordance with the laws and regulations and is not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, as well as entrepreneurs who provide wages under the UMP due to the economic factors of the company that dropped due to COVID-19.
10.47313 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PADA KEBAKARAN HUTAN Ahmad Sobari, Sobari
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i2.3861

Abstract

Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang serius tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin hari kian meningkat. Perkara lingkungan hidup ini menjadi tanggungjawab besar karena memiliki keterkaitan dengan kualitas kehidupan dimasa mendatang. Dibutuhkan penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Jika terdapat pertentangan dua norma bisa menggunakan Asas Preverensi atau dua asas hukum lainnya yaitu asas lex specialis systematis dan lex Consumen derogate legi Consumte. dalam penyelesaiannya. Indonesia is currently also experiencing serious problems regarding environmental damage and pollution which is increasing day by day. This environmental matter is a big responsibility because it has a relationship with the quality of life in the future. The existence of law enforcement is carried out so that activities to implement various legal provisions, both preventive and enforcement, must include aspects of all activities that are technical and administrative, where this can be carried out by law enforcement and the government following the rules contained in the current Law. If there is a conflict between the two norms, you can use the Principle of Preference or two other legal principles, namely the principle of lex specialis systematis and lex Consumen derogate legi Consumte. in its resolution.
Co-Authors Erdevi, Dita