Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL PROTECTION OF CREDITORS RELATED TO COLLECTIVE RIGHTS ON LAND THAT HAVE NOT BEEN CERTIFIED AS A RESULT OF THE PROCESS OF REGISTRATION OF LAND RIGHTS HAS NOT BEEN COMPLETED Hera Widjayanti
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 4 No. 3 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v4i3.148

Abstract

Legal protection for creditors regarding their existenceMortgage rights over land that have not been certified as a result of the process of registering land rights that have not been completed, and using normative juridical research types with statutory approaches and conceptual approaches. The results of this study conclude that the results of the research show that the legal consequences of the registration of land rights that have not been completed (hereinafter referred to as apht) to bank credit agreements made by the parties before a notary/official making land deeds (hereinafter referred to as ppat) is that the creditor does not have aa priority position . Where is the form of legal protection that can be given to creditors as a form of anticipation. The creditor's right to collateral in the event that the apht is not completed, that is, does not give precedence rights compared to other creditors. The purpose of imposing mortgage rights is to provide legal protection and certainty to all parties (especially creditors) and also to fulfill the principle of publicity. Article 1 paragraph (1) of the law on mortgages regulates provisions regarding the granting of mortgage rights from debtors to creditors in respect of debts secured by mortgage rights. The granting of this right is intended to give priority to the creditor concerned (preferred creditor) over other creditors. Thus the granting of a mortgage is a guarantee for repayment of the debtor's debt to the creditor in connection with the loan/credit agreement in question. Mortgage rights will not arise without APHT registration. The conclusion in this study is that legal protection is all kinds of activities carried out to provide a safe, comfortable and lawful environment. To guarantee legal certainty and defend the rights of creditors in granting credit, all efforts must be made in providing legal certainty and fair agreements between creditors and debtors such as preventive and repressive legal protection.
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Hera Widjayanti; Sherly Tay
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengaturan pembagian harta peninggalan yang dibuat oleh pewaris untuk memastikan bahwa keinginannya terkait pengelolaan atau pembagian harta tersebut dapat terlaksana setelah ia meninggal dunia. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan pengaturan hukum mengenai wasiat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk menggali akibat hukum bagi ahli waris yang mengklaim hak waris berdasarkan wasiat lisan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh KUHPerdata, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentuakan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Seharusnya setiap muslim mengetahui dan memahami dengan baik hukum kewarisan Islam, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam diantara ahli waris. Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya. serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al- Qur'an, Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim.