<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran non-government organization (NGO) Greenpeace di Indonesia dalam mendukung program DKI Jakarta menangani abrasi di kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Selanjutnya menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan raksasa, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) master plan, untuk mengatasi ancaman rob yang semakin nyata di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori organisasi internasional dan peran NGO dalam mengupayakan metode kampanye, melakukan litigasi, pengawasan atau implementasi hukum lingkungan sebagai aktor non-negara. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam kepada campaigner Greenpeace Indonesia dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang dibangun adalah sepanjang 37,356 km. Hingga tahun 2023, total tanggul yang sudah terbangun sepanjang 17,093 km. Sedangkan yang belum terbangun sepanjang 20,263 km, dengan rincian 9,151 km menjadi tugas Kementerian PUPR dan 11,112 km tugas Pemprov DKI. Proyek NCICD itu ada fasenya A, fase B, fase C, dan fase D. Pemprov DKI masih di NCICD fase A, jadi pembangunannya masih di pesisir. Keberlanjutan proyek NCICD fase A pada awal tahun 2024 ini terkendala banyaknya pemukiman liar warga yang memerlukan waktu untuk ditata. Disisi lain peran Greenpeace Indonesia menolak untuk mendukung program pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan giant sea wall karena membutuhkan biaya sekitar USD 650 miliar sedangkan anggaran pemerintah untuk iklim sebenarnya sangatlah terbatas. Menurut pandangan Greenpeace harus dikaji kembali apakah giant sea wall ini adalah solusi yang tepat bagi Jakarta, akar permasalahannya harus dielaborasi lebih mendalam apakah disebabkan oleh naiknya permukaan air laut saja dengan penurunan muka air tanah. Abstract: This article aims to explore the role of Greenpeace's non governmental organization (NGO) in Indonesia in supporting the Jakarta DKI program, which tackles abrasion in the northern coastal area of Jakarta. The article delves deeper into the efforts undertaken by the Government of DKI Jakarta to build the massive National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) master plan project, which aims to tackle the growing threat of robbery in the city. The research employs descriptive qualitative methods, incorporating an approach to the theory of international organizations and the role of non-state actors in campaigning, litigation, monitoring, and environmental law implementation. The data collection technique in this study involves conducting in-depth interviews with Greenpeace Indonesia campaigners and analyzing documents. The results of this study show that the construction of the giant sea wall is 37,356 km long. Until 2023, the total length of embankments that have been built will be 17,093 km. Meanwhile, 20,263 km has not yet been built, with details of 9,151 km being the task of the Ministry of Public Works & Housing, Republic (PUPR) and 11,112 km being the task of government of DKI Jakarta province. The NCICD project has phases A, B, Phase C, and Phase D. The government of DKI is still in NCICD phase A, so construction is still on the coast. The continuation of the NCICD phase A project in early 2024 is hampered by the large number of illegal settlements that require time to be organized. Greenpeace Indonesia, on the other hand, refuses to support the government of DKI Jakarta program in the construction of the giant sea wall because it costs around USD 650 billion while the government budget for climate is actually very limited. Greenpeace believes a re-examination of this giant sea wall's suitability for Jakarta is necessary. We need to delve deeper into the root of the problem, determining whether it stems solely from rising sea levels or from declining groundwater levels.]]>
