<![CDATA[ The issue of the equivalence between graduates of the Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education (PGMI) program and the Elementary School Teacher Education (PGSD) program is frequently discussed whenever the recruitment process for Civil Servant Candidates (CPNS) or State Civil Apparatus Candidates (CASN) takes place. This study focuses on the issue of equality between PGMI and PGSD graduates. According to Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, Chapter II Article 2, letters j and l, it is stated that the policies and management of ASN must be implemented based on non-discriminatory principles, fairness, and equality. Regarding the CPNS or CASN recruitment process, the government issued Government Regulation (PP) Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management. In Section Four, Article 23, letter f, this regulation emphasizes that every Indonesian citizen has the right to an equal opportunity to apply as a civil servant, provided they meet the requirements and possess the appropriate educational qualifications for the position being applied for.This research employs a qualitative approach, utilizing case studies for data collection, while data analysis is conducted using a qualitative-descriptive method. The findings reveal that, institutionally, the PGMI program has established clear guidelines, policies, and strategies to equip prospective classroom teachers with strong competencies. This program is designed to produce academically professional educators with a deep understanding of pedagogical sciences, ensuring they meet the eligibility and competency standards required for teaching at the MI/SD level while adhering to the professional code of ethics. ABSTRAK Isu mengenai kesetaraan lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) selalu menjadi perbincangan setiap kali proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) berlangsung. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kesetaraan antara lulusan PGMI dan PGSD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l dijelaskan bahwa kebijakan dan manajemen ASN harus dijalankan dengan prinsip non-diskriminatif serta berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Terkait dengan proses rekrutmen CPNS atau CASN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Bagian Keempat Pasal 23 huruf f, peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melamar sebagai PNS, asalkan memenuhi persyaratan serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kasus serta teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif-deskriptifHasil penelitian mengungkapkan bahwa secara institusional, Program PGMI telah menyediakan ruang gerak, pedoman, kebijakan, serta strategi yang jelas dalam upaya membekali calon guru kelas dengan kompetensi yang mumpuni. Program ini dirancang untuk mencetak tenaga pendidik yang profesional secara akademik, memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keguruan, serta memenuhi standar kelayakan dan kompetensi sebagai pendidik di jenjang MI/SD, dengan tetap berpegang pada kode etik keguruan. ]]>
