Mellia Lesthari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI MA ULUMUL QUR’AN SERANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023 Mellia Lesthari
Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol. 2 No. 2 (2024): Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Publisher : Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/cendikia.v2i2.910

Abstract

Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah merupakan usaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui pembinaan, serta bimbingan kepada para guru dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti hanya mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa dan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah dengan teknik pengumpulan data melalui: (1) Observasi (2) Wawancara Mendalam, dan (3) Studi Dokumentasi. Adapun pemilihan informan penelitian, menggunakan teknik purposif dipadukan dengan Snowball Sampling. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tadi kemudian dicek keabsahannya dengan cara triangulasi. Kemudian dianalisis dengan cara : (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan temuan sebagai berikut: supervisi akademik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta evaluasi terhadap hasil belajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sehingga tujuan pendidikan baik lokal maupun nasional dapat tercapai baik.
HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS KELURAHAN PELAMUNAN KABUPATEN SERANG) Mellia Lesthari
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i1.1692

Abstract

Sex deviance develops over time, so that sex becomes a "dirty" and "disgusting" word, whereas in Quraish Shihab's view that sex in the Islamic view is something holy. Sex is a fundamental difference related to reproduction, in one type, which divides this breed into two parts, male and female according to the sperm (male) and egg (female) produced. The problem arises if then there is sexual deviance, namely similar relationships that occur among the community, including one of them in Pelamunan Village, Serang District.The formulation of the problem in this study is: How is the relationship similar according to the views of community leaders in Pelamunan village, Serang District, viewed from the perspective of Islamic law? and what are the factors causing the emergence of public figures' views on similar relationships in Pelamunan village, Serang District This study aims to determine similar relationships according to the views of community leaders in Pelamunan village, Serang District, from the perspective of Islamic law and to find out the factors causing the emergence of community leaders' views on similar relationships in Pelamunan village, Serang District. This research is included in field research, according to its nature this research is descriptive. The data collection methods used are interviews, observations and documentation. The results showed that, community leaders viewed the existence of same-sex enthusiasts as damaging the joints of people's lives should have received stricter action because it was feared that it could be transmitted to the younger generation in Pelamunan Village, this was due to same-sex behavior contrary to religious norms and violations of humanitarian law. The perpetrator is declared to be a person who deviates from reasonableness and needs to be treated seriously so as not to cause troubling social ills.