Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BAGI MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN MERAUKE SANGAT PERLU SEGERA DIBENTUK Helga Charolina Antonia Silubun; Andi Azizah; Rusly, Rusly; Mitra Rahayu
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i2.8015

Abstract

Pembentukan badan usaha milik kampung, hingga usaha mikro merupakan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhuan ekonomi rakyat, demikian yang diharapkan oleh pemerintah dalam berbagai program mendorong masyarakat agar dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan melalui industri mapan hingga industri rumahan yang memiliki pemasukan yang stabil. Artikel ini bertujuan untuk melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat lokal kampung Jati-Jati yang telah dilakukan ditahun 2021 dan usaha masyarakat lokal kampung Payum tahun 2022, dan evaluasi kegiatan pengabdian, menggunakan metode deskiptif kualitatif. Hasil yang diperoleh Usaha Masyarakat lokal Kabupaten Merauke, banyak yang belum terdaftar secara resmi, usaha milik masyarakat lokal Kampung Jati-Jati perlu segara dibentuk. Usaha masyarakat lokal di kampung Jati-Jati dan Kampung Payum memerlukan pendampingan dan modal untuk bisa berkembang dan mandiri. Kebutuhan utama yang sangat urgen menjadi perhatian kita bersama terkhususnya bagi Pemerintah, usaha masyarakat lokal ini membutuhkan modal berupa Freezer, jaring dan juga perahu, dan hal penting lainnya adalah pendidikan berupa pendampingan dan pelatihan-pelatihan tepat sasaran yang berkaitan dengan bidang usaha mereka
Legal Analysis of Insurance Defaults: A Review of Decision No. 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Jo. Supreme Court Decision No. 3803 K/Pdt/2025 Rusly, Rusly; Hutauruk, Appe; Saleh, Amin
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2247

Abstract

This study addresses two problems: (1) the application of breach of contract (wanprestasi) concerning insurance claim payments, and (2) the judges’ considerations in Decision Number 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statutory and case approaches, the research analyzes primary legal materials (the Civil Code, the Commercial Code, Law Number 40 of 2014, OJK regulations, court decisions), secondary materials, and tertiary materials through qualitative descriptive-prescriptive techniques. The findings reveal. First, under the Civil Code, breach of contract encompasses non-performance, late performance, defective performance, and prohibited acts, while Decision 83/PUU-XXII/2024 restricts unilateral claim rejections. Second, judges across three levels ruled the defendant committed a breach of contract because the insured object was coal, making the vessel’s accident immaterial; the Loss Ratio interpretation was reasonable; the insurer was negligent during underwriting; force majeure was proven; and the rejection lacked legal basis. Ultimately, this decision strengthens consumer protection, elevates insurer standards, ensures legal certainty, and aligns with Constitutional Court’s ruling, marking a new era in Indonesian insurance law.