<![CDATA[Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus dilaksanakan secara optimal, sebab jika tidak TKI dapat berpotensi dijadikan sebagai obyek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana penempatan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Putusan Nomor: 2011/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Brt)? (2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana penempatan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Putusan Nomor: 2011/Pid.B/2016/PN.Jkt. Brt)? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana selama 3 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsider 3 bulan penjara terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana penempatan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dalam Putusan Nomor: 2011/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Brt sesuai dengan tidak sesuai dengan teori keseimbangan, karena hakim kurang menyeimbangkan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 102 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP (2) Pemidanaan terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana penempatan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dalam Putusan Nomor: 2011/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, yaitu hakim pada satu sisi bermaksud untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terdakwa melalui pidana yang dijatuhkan dan pada sisi lain berupaya untuk mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa di masa mendatang.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Penempatan WNI DAFTAR PUSTAKAAgusminah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia-Dinamika & kajian Teori. Ghalia Indonesia, Jakarta.Rahardjo, Satjipto. 1998. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.Rifai, Ahmad. 2010 Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta.Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.Savitri, Dian Indah. 2009. Mewujudkan Perlindungan TKI yang Bermartabat. Yayasan Obor. Jakarta. ]]>
