<![CDATA[Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola urusan daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sangat tergantung pada kemampuan keuangan, indikator krusial dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonom diharapkan mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Tetapi implementasi ini masih sulit untuk dicapai terutama pada wilayah seperti Kabupaten Bandung Barat yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam periode tahun 2018-2022 dengan mempertimbangkan indikator-indikator seperti rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, efektivitas pajak daerah, dan efektivitas retribusi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian KBB periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kemandirian mencapai 26,11%. Rasio desentralisasi fiskal hanya mencapai 19,23%. Rata-rata rasio efektivitas PAD yang diperoleh KBB mencapai 97,99%. Rasio efektivitas pajak daerah KBB periode tahun 2018-2022 secara rata-rata sebesar 103,22%. Rasio efektivitas retribusi daerah KBB rata-rata sebesar 70,75%]]>
