Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN KONSEP AKAD BANK SYARIAH KE DALAM BANK DIGITAL DI INDONESIA Puji Alivia Yusuf, Wan; Jefri Kurniawan, Muhammad
Jurnal Inovasi Global Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia digital juga membuat perbankan syariah ikut berubah ke dalam bentuk perbankan digital. Masalah yang dihadapi dalam digitalisasi perbankan syariah adalah belum banyak masyarakat yang tau akan hal ini. Masalah lainnya adalah adanya sistem dan konsep perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berbeda membuat kendala dalam pembuatan akad pada perbankan syariah. Selain itu belum adanya aturan khusus tentang hukum digital banking di Indonesia dan urgensi regulasi didital banking bagi perbankan syariah di Indonesia membuat belum terlaksananya secara baik dan merata proses digitalisasi perbankan syariah dan membuatnya menjadi terhambat.
KOMPARASI SISTEM PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA Jefri Kurniawan, Muhammad
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 12 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v2i12.2323

Abstract

Pendanaan partai politik di Indonesia dan Singapura merupakan sesuatu kompleks yang seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik antar partai serta masyarakat. Singapura, dengan sistem ketatanegaraan serupa, mengatur pendanaan partai yang sangat berbeda dengan Indonesia. Hal tersebut memunculkan ketertarikan untuk membandingkan sistem pendanaan di Indonesia dan Singapura untuk memahami sistem pendanaan sekaligus pembatasan pendanaan terhadap partai politik. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan serta filosofis. Hingga pada akhirnya diketahui bahwa Partai politik di Singapura tidak didanai oleh pemerintah, berbeda dengan Indonesia yang terdapat alokasi anggaran yang digunakan pemerintah untuk membiayai partai politik. Partai politik di Singapura dibiayai oleh uang tunai partai dan aset pribadi. Persyaratan pelaporan di Singapura lebih ketat dibandingkan di Indonesia, yang mengharuskan partai untuk mengungkapkan nominal dana yang mereka terima kepada organisasi asosiasi pemilu. Kesenjangan ini menunjukkan besarnya investasi pemerintah dalam mendukung partai politik di Indonesia.
ANALYSIS OF VIOLATIONS OF THE OFFICE OF A NOTARY AS AN ADVOCATE BASED ON A SHARIA PERSPECTIVE Adriansyah, Muhammad; Jefri Kurniawan, Muhammad
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 2 No. 12 (2023): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v2i12.4413

Abstract

A notary is a public official with the authority to do authentic deeds. In Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, article 17 paragraph (1) states that Notaries are prohibited from holding the same position as Advocates. However, there have been cases of notaries holding concurrent positions as advocates. This research further examines violations of notaries who hold concurrent positions as advocates based on a sharia perspective. This research uses a normative juridical research method. The data used in this research is secondary data. Secondary data includes primary legal materials and secondary legal materials. The primary material used is regulations, while the secondary material used is literature related to this research. In this research, the author used qualitative data analysis to produce descriptive data. Based on the research results, notaries cannot violate the established code of ethics in their positions. This is because if a notary violates the professional code of ethics, it means that the Notary is violating the oath in Islam called the karat oath. Violations of the Code of Ethics for Notaries with Multiple Positions in the view of Islamic law are prohibited to avoid conflicts of interest or conflicts of interest. In the Islamic religion, it is also said that every profession must be carried out diligently (Putin). The prohibition on holding multiple positions for notaries also aligns with independence (al-istiqlaliyah) in the legal field. This independence can only be captured in other professions within the notary public. Apart from that, this is also in line with the principle of professionalism, in which the concept of Sharia is referred to as al-qowiy.