<![CDATA[Pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah merupakan bagian penting dari layanan publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti transparansi dan akuntabilitas. Namun, kebijakan yang ada sering kali belum mampu menjawab ekspektasi pasien, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kebijakan layanan publik di rumah sakit dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan pasien, keluarga pasien, staf medis serta pihak manajemen rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan kebijakan layanan publik terletak pada kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, mekanisme pengaduan yang tidak efektif, dan penerapan prinsip akuntabilitas yang belum optimal. Penelitian ini menghasilkan model kebijakan baru yang mencakup penguatan hak pasien, mekanisme pengawasan transparan dan pelibatan pasien serta keluarga dalam proses pelayanan. Implementasi model ini diharapkan dapat menjawab kesenjangan antara regulasi dan realitas pelayanan, meningkatkan kualitas layanan berbasis kebutuhan pasien, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara rumah sakit dan masyarakat.]]>
