Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH PROGRAM REALISASI DANA PENDIDIKAN TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK DI PROVINSI INDONESIA TAHUN 2020-2022 Anandhari, Mailinda Utami; Silviana, Silviana
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 1 (2025): Edisi Januari - April 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i1.5572

Abstract

Ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan pendidikan di Indonesia dalam upaya memaksimalkan Angka Partisipasi Kasar (APK) akan terus membatasi pencapaian wajib belajar 12 tahun sehingga perlunya program kerja pemerintah yang didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memfasilitasi serta mengimplementasikan wajib belajar agar dapat terlaksana sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah program-program pemerintah di bidang pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan yang dialokasi didalam APBN, serta belanja fungsi pendidikan yang dialokasikan didalam APBD, berpengaruh terhadap APK SMA/SMK. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggabungkan metode deskriptif dan asosiatif kausal. Alat analisis dalam mengolah data regresi data panel menggunakan program Eviews 12 yang menghasilkan pemilihan model Random Effect Model. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria selama periode 2020-2022 dengan total sampel sebanyak 102. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa program realisasi dana pendidikan berupa BOS tidak memiliki pengaruh dan menunjukkan hubungan negatif terhadap APK jenjang SMA/SMK, DAK Fisik bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh tetapi memiliki hubungan positif terhadap APK jenjang SMA/SMK, serta Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD juga tidak berpengaruh dan memiliki hubungan negatif terhadap APK jenjang SMA/SMK dikarenakan alokasi yang kurang tepat, pengelolaan yang lemah, prioritas provinsi yang berbeda, serta dana BOS hanya menutupi sebagian kecil biaya pendidikan.