<![CDATA[ABSTRACT- The family is the smallest social unit in society that plays a huge role and influence on the social and personality development of each family member. Conflicts between husband and wife or parent-child are natural, but resolving conflicts with violence is not. Acts of domestic violence (DV) are regulated in Law Number 23 Year 2004 in Indonesia. Domestic violence often occurs in Indonesia due to low legal awareness, and these cases arise in all walks of life. Economic factors and infidelity can cause harm to victims. The number of domestic violence cases in Indonesia has increased and the victims are increasingly diverse. This research uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. The results showed that the application of Article 44 paragraph (3) of the Law on the Elimination of Domestic Violence in the judge's decision in case No.722/Pid.Sus/2021/Pn Bdg was not in accordance with the applicable legislation and in imposing a criminal sentence the judge had not given considerations in accordance with the facts revealed at trial, both considerations in terms of material and formal crimes, so that the defendant was not given the maximum criminal sanction. ABSTRAK- Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Konflik antara suami-istri atau orang tua-anak adalah hal yang wajar, tetapi menyelesaikan konflik dengan kekerasan tidaklah wajar. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Indonesia. KDRT sering terjadi di Indonesia karena kesadaran hukum yang rendah, dan kasus ini muncul pada semua kalangan masyarakat. Faktor ekonomi dan perselingkuhan dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Jumlah kasus KDRT di Indonesia mengalami peningkatan dan semakin beragam korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan hakim dalam perkara Nomor.722/Pid.Sus/2021/Pn Bdg belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim belum memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materil maupun formil.sehingga terdakwa tidak dijatuhi sanksi pidana maksimal.]]>
