<![CDATA[Penelitian ini menganalisis sistem pemerintahan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) berdasarkan Konstitusi Tahun 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami implementasi sistem pemerintahan Timor-Leste, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kejelasan dan efisiensi dalam pengaturan kewenangan antar lembaga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis yuridis normatif terhadap teori dan praktik pelaksanaan pemerintahan di Timor-Leste. Penelitian ini mengumpulkan data dari dokumen resmi, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa secara teoritis, kewenangan lembaga negara di Timor-Leste mengarah pada sistem pemerintahan parlementer. Namun, dalam praktiknya, dominasi kewenangan Parlemen menciptakan ketidakpastian dalam penataan pemerintahan, yang mengakibatkan norma-norma yang kabur dan interpretasi ganda terhadap ketentuan konstitusi, khususnya pada Pasal 67 dan Pasal 69. Diskusi dalam penelitian ini menyoroti perlunya penyempurnaan dalam pengaturan sistem ketatanegaraan Timor-Leste agar dapat berfungsi secara optimal. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penerapan sistem pemerintahan parlementer yang lebih jelas, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai yuridis ketatanegaraan dan mengurangi ambiguitas dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi dalam pengembangan sistem pemerintahan di Timor-Leste menuju efisiensi dan kejelasan yang lebih baik.]]>
