<![CDATA[ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa variabel frekuensi rapat dps, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi risiko ketidakpatuhan syariah yang diukur dengan pendapatan non halal. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 8 sampel bank umum syariah yang terpilih dengan total sampel berjumlah 40. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat dps berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko ketidakpatuhan syariah, sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap risiko ketidakpatuhan syariah, dan variabel ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko ketidakpatuhan syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran komite audit melalui peningkatan frekuensi rapat untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan syariah,dan optimalisasi dewan komisaris melalui jumlahnya untuk mengurangi ketidakpatuhan syariah, sekaligus evaluasi efektivitas rapat dewan pengawas syariah yang perlu lebih menekankan kualitas daripada kuantitas. Bagi praktisi perbankan syariah, temuan ini memberikan arahan strategis untuk memprioritaskan penguatan fungsi pengawasan yang terbukti efektif, sementara bagi regulator, hasil penelitian ini menjadi dasar pengembangan kebijakan pengawasan yang lebih fokus pada substansi kepatuhan syariah. Secara akademis, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas mekanisme good corporate governance dalam perbankan syariah memerlukan pendekatan yang selektif dan strategis. Keywords : Frekuensi Rapat DPS, Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Risiko Ketidakpatuhan Syariah, Pendapatan Non Halal, Bank Umum Syariah.]]>
