Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi Aprianti Lubis; Zasmita Maulia Sari
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/f2txg560

Abstract

Sexual violence has become one of the crucial problems in Indonesia. This study aims to understand the regulations governing criminal acts of sexual violence and how they are implemented in protecting victims' rights and strengthening the principle of non-discrimination. with cases that continue to increase every year. This study is a juridical-normative study. The results show that the protection of victims' rights in cases of sexual violence, although clearly regulated in the TPKS Law, still faces various obstacles. And the implementation of the principle of non-discrimination in Law no. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence (UU TPKS) plays a crucial role in ensuring that every victim of sexual violence, regardless of social, economic, cultural, or other identity background, receives equal legal protection.
Model Kerja Sama Antar Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pendidikan untuk Mencegah Maladministrasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Bengkulu Vina Putri Afisako; Zasmita Maulia Sari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Bengkulu menunjukkan bahwa proses penerimaan peserta didik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga. Temuan maladministrasi pada kasus SPMB di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2025/2026 menjadi contoh nyata bahwa sistem seleksi masih rentan terhadap penyimpangan prosedur seperti ketidaktertiban pendataan, penyalahgunaan kuota afirmasi, serta kelebihan daya tampung akibat janji pihak sekolah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kerja sama antara penyelenggara pendidikan dan lembaga pengawas, khususnya Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan koordinasi yang telah ada serta merumuskan model kerja sama ideal untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam SPMB. Dengan metode penelitian hukum normatif dan analisis deskriptif-analitis, penelitian menyimpulkan bahwa model kerja sama ideal harus bersifat preventif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Penguatan diperlukan dalam aspek transparansi informasi, integrasi data, pembinaan aparatur sekolah, penyelenggaraan forum koordinasi rutin, serta pemantauan bersama antara Ombudsman dan Dinas Pendidikan. Model ini diharapkan mampu membangun tata kelola pendidikan yang lebih akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi peserta didik di Provinsi Bengkulu.