Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Multidisiplin Sahombu Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Asri Jenita
Unknown Affiliation
Arts Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik

 1 
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Sebagai Pajak Daerah Di Kota Padang Asri Jenita
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/47c9xn25

Abstract

Pengaturan pengusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan.Pengaturan ini dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan agar pengusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara dalam lingkup pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan indonesia dengan suatu kuasa pertambangan, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama. Sejak keberadaaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara maka kegiatan pertambangan mineral batu bara yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis empiris yang menekankan kepada kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian proses pemberian izin pertambangan mineral non logam di Kota Padang sudah sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009). Pemungutan pajak daerah mineral bukan logam menggunakan system pemungutan Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak.Pengalokasian pajak pertambangan mineral bukan logam adalah Pemerintah Kota Padang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan yang melalui usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020.
Co-Authors Agung Ar Rasyid Lili Miwirdi Meri Ulfa Nely Rifdatul Husna Rini Susanti Selvia Ananda Wandi Siti Permata Pricilla Windy Della Sari Zengga Zengga