<![CDATA[Kesehatan merupakan hak fundamental dan kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Negara. Mendapatkan Pelayanan kesehatan yang baik menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan. maka pemerintah berupaya untuk terus menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses pada fasilitas kesehatan, salah satunya yaitu pemerintah Indonesia meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tesis ini mengkaji model dan sistem pelayanan BPJS Kesehatan, efektivitas dan kinerjanya, serta aspek hukum perlindungan konsumen peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dan sistem pelayanan BPJS Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Efektivitas program dan kinerja BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Aspek hukum perlindungan konsumen peserta BPJS Kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
