<![CDATA[ABSTRAKPenggunaan surat kuasa lisan dalam suatu perkara hukum yang mempunyai risiko kerugian finansial yang cukup besar bagi para pihak memerlukan pertimbangan yang matang. Tidak semua tindakan hukum harus mendapat izin lisan. Sesuai dengan undang-undang hukum, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindakan hukum dapat dilakukan dengan cara lisan, sehingga menimbulkan tingkat risiko yang signifikan terkait dengan pemberian persetujuan lisan. Dalam praktiknya, penggunaan surat kuasa lisan untuk membuat suatu akta yang mengikat secara hukum bergantung pada bimbingan seorang Notaris dan dibatasi pada perbuatan hukum tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi orang yang memberi kuasa. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a, asas kehati-hatian mengamanatkan agar Notaris senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Notaris wajib menilai secara aktif risiko hukum yang mungkin timbul dalam pembuatan suatu akta yang sah menurut hukum dengan menggunakan surat kuasa lisan. Kewajiban tersebut di atas berangkat dari asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Kesalahan Notaris dapat terjadi akibat kelalaian Notaris. Apabila suatu akta yang sah menurut hukum menjadi batal atau dianggap melanggar hukum karena penetapan pengadilan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi yang berwujud maupun tidak berwujud. Kata Kunci: Akta Otentik, Kuasa Lisan, Peraturan Perundang-Undangan]]>
