Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERKEMBANGAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK HASIL PERETASAN (HACKER) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA Trisnawati, Trisnawati; Hanifah , Shofia
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 Edisi Juli 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i3.162

Abstract

Pembuktian suatu tindak pidana salah satunya dapat melalui bukti alat elektronik. Suatu peraturan yang mengatur alat bukti yang digunakan masih berlaku dalam hal pembuktian kejahatan apapun yang membutuhkan bukti secara digital. Pada perkembangannya alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, terkait perluasan jenis alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci termasuk alat bukti hasil penyadapan masih samar, sebab penyadapan sendiri lebih dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi alat bukti elektronik dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini meneliti aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Pemasaran dengan Gaji Dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aliyah Dewi, Safina; Zalfa Salsabil, Frisca; Angelina Sabila, Fanim; Hanifah , Shofia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11518

Abstract

Pekerjaan merupakan hak setiap manusia yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran hak pekerja yaitu dengan diberikannya gaji dibawah upah minimum provinsi (UMP) salah satunya yaitu pada bagian pemasaran yang menggunakan sistem target. Penentuan UMP yang sudah ditetapkan oleh gubernur seharusnya dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan, karena UMP ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Karena permasalahan tersebut maka perlunya pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah yang banyak agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal serta melakukan tindak lanjut terkait pelanggaran hak pekerja. Karena adanya pelanggaran hak tersebut maka diperlukan penelitian Karena peristiwa tersebut maka diperlu penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan pemasaran yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas dengan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penulisan ini berdasarkan teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada karyawan pemasaran (sales) yang bekerja pada perseroan terbatas dengan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi. Serta Mengetahui dampak terhadap perusahaan yang memberikan gaji kepada Sales dibawah Upah Minimum Provinsi.