Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Conception of Social Justice in Eastern Indonesia within the Framework of the Republic of Indonesia Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Putu Eka Mahardhika; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi
Iapa Proceedings Conference 2019: Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 6
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2019.263

Abstract

The country of Indonesia, which has abundant natural resources, with diverse tribes, races, religions, cultures, customs and thousands of islands that we often hear, the term jambrud equator is one of the many words that praise the richness of the archipelago. If you look at the data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2018 about the human development index in Indonesia, the trend has experienced a good increase in 2018 at 71.39%, with a trend in a period of almost a decade. from 2010-2018 experienced an average national growth of 0.88%, the highest position was occupied by DKI Jakarta Province with the human development index figure at 80.47% with 0.51% growth from 2017-2018 and the lowest was occupied by the Papua Province with 60, 64% position with 1.64% growth from 2017-2018. This research uses a conceptual approach. The conclusion in this study is that social justice in Indonesia which has a Pancasila ideology foundation provides a comprehensive concept of justice space, covering all sectors of national and state life that must be carried out by all citizens of the nation. In order to create comprehensive justice, the State must attend and have a scale of development priorities so that eastern Indonesia can have a quality of life that is equivalent to the population of Indonesia in the west.social justice
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA CARANGSARI MENJADI TUJUAN DESA WISATA BERSEJARAH (HISTORICAL VILLAGE DESTINATION) DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 5, No 1 (2022): Cakrawarti Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v5i1.390

Abstract

Dalam perkembangannya keberadaaan desa wisata memiliki irama dan pencapaian yang berbeda-beda. Ada yang cepat berkembang, ada yang biasa saja, ada juga yang kurang atau tidak berkembang. Desa wisata yang berkembang belum memiliki ciri khas masing-masing. Pengembangannya cenderung meniru dari desa wisata yang telah berkembang. Diversifikasi objek maupun atraksi wisata sangat diperlukan untuk menciptakan keberagaman, sehingga wisatawan yang berkunjung tidak merasa bosan. Desa wisata Carangsari mempunyai potensi dan keunikan yang tidak dimiliki oleh desa wisata lainnya di Kabupaten Badung memiliki sejarah yang cukup panjang dimasa revolusi fisik karena merupakan tempat kelahiran Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghormatan di desa ini dibangun monumen perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Bandar Udara Internasional tempat wisatawan pertama kali menginjakan kaki bernama Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, hal tersebut dapat menjadi modal awal untuk melakukan branding terhadap Desa Carangsari sebagai tujuan destinasi desa wisata bersejarah (historical village destination) di Kabupaten Badung.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS RELAKSASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI MENINGKATKAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH Dewa Ketut Suryawan; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Ketut Sri Swatiningsih
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 6, No 1 (2023): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v6i1.800

Abstract

Realisasi pendapatan pajak daerah bali yang terus mengalami penurunan. Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak daerah, juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan strategis dikaitkan dengan relaksasi pajak di Daerah Bali, ini merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pembebasan sanksi administrasi ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru. Terobosan ini diharapkan menjadikan masyarakat lebih tergugah untuk menuntaskan tunggakan pajak dan dapat meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Strategis Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui proses observasi, dan wawancara, dan dokumenter. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Strategis Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah serta dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah provinsi bali dalam memingkatkan realisasi pendapatan pajak daerah. 
KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; I Nyoman, Mangku Suryana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.13762

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan solusi dalam pembangunan desa di Indonesia agar desa dapat bertindak sebagai aktor atau subyek utama dalam proses pembangunan desa, yang dapat mengubah dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mandiri. Untuk menjadi desa yang mandiri dibutuhkan adanya pengembangan desa inovasi (PDI) melalui program-program inovasi yang dibuat oleh pemerintah desa. PDI hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, dana desa dapat dimanfaatkan secara konsisten dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (pelayanan sosial dasar) dan produktivitas ekonomi masyarakat desa. dikembangkanlah suatu desa inovasi sebagai strategi mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing desa. Desa inovasi adalah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Desa Sanur Kaja merupakan salah satu desa inovasi karena pemerintah Desa Sanur Kaja terus berusaha mewujudkan kemandirian desa sesuai dengan indikator pembangunan, diantara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, kemanan dan ketertiban termasuk partisipasi masyarakat dengan terus berinovasi membuat program-program inovatif untuk masyarakat. Untuk memperkuat program inovasi desa yang sudah dibentuk oleh pemerintah Desa Sanur Kaja dibutuhkan kolaborasi triple helix yakni kolaborasi dari beberapa pihak diperlukan dalam rangka pengembangan desa inovasi ini, antara lain masyarakat Desa, sebagai pelaku utama inovasi yang menghasilkan finished product, Pemerintah Desa, sebagai penyusun rencana pengembangan (roadmap) inovasi desa beserta masyarakat, Penggerak (Pemuda Desa dan Akademisi), sebagai pendamping kegiatan inovasi dan menerapkan IPTEK di perdesaan, Lembaga Ekonomi (BUMDes, UMKM, Pelaku Usaha), sebagai pengguna, pengelola, dan pemasar produk inovasi, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, berperan dalam memberi insentif teknologi inovasi, fasilitasi, dan pembinaan pengembangan inovasi di perdesaan. Kata Kunci: Kolaborasi Triple Helix, Program Inovasi Desa
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE BERBASIS DIGITALISASI DI DPMPTSP KABUPATEN GIANYAR Ayu Yuliartika Dewi, I Gusti Agung; Anggriyani, Ni Made
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.12055

Abstract

Setiap aparatur pelayanan publik perlu memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) seharusnya nilai-nilai/etika pancasila dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Ajaran etika pancasila tetap menjadi norma bagi segala kegiatan yang terjadi di Indonesia. Ombudsman perwakilan Provinsi Bali sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik saat ini masih terus menerima aduan masyarakat terhadap maladministrasi pelayanan publik di lembaga pemerintahan provinsi Bali di saat sudah banyak pemkab yang menerapkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. Belum disebutkan secara spesifik oleh Ombudsman kabupaten mana saja yang mengalami permasalahan dalam pelayanan publik. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam mewujudkan excellent service berbasis digitalisasi dengan studi kasus di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini akan meneliti tentang cara Pemkab Gianyar mereaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam dalam Mewujudkan Excelent Service Berbasis Digitaliasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Creswell (2013) adalah observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), analisis data merupakan rangkaian yang terdiri dari 4 alur kegiatan yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, Tampilan data, dan Kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu nilai pancasila merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik, karena pelayanan publik yang prima/berkualitas ditandai dengan terlaksananya seluruh sila-sila yang ada di dalam pancasila. Semua nilai tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam konsep membangun pelayanan publik yang menyenangkan antara masyarakat dan pemerintah.
EFEKTIVITAS AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI : (Studi Kasus: DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali) Anggriyani, Ni Made; Yuliartika Dewi, I Gusti Agung Ayu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.18573

Abstract

Tuntutan dan aspirasi yang menyuarakan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. tuntutan itu seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelengaraan kepemerintahan yang baik. Era society 5.0, era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, Era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Masyarakat menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif, serta efisien. Itulah sebabnya pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima melalui pelayanan publik berbasis digitalisasi. Dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi, nilai-nilai/etika pancasila seharusnya dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Penulis tertarik melakukan penulisan mengenai efektifitas nilai-nilai aktualisasi pancasila dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Penulis menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penulisan ini menunjukkan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Gianyar sudah berjalan efektif dan efisien dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik, karena pelayanan publik sudah berbasis digitalisasi dan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
Pelatihan dan Pendampingan Tata Kelola Pengembangan Desa Wisata Kepada Perangkat Desa dan Pokdarwis Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka; Antarini, Lilik; Mardika, I Made; Dewi, I Gusti Agung Ayu Yuliartika
International Journal of Community Service Learning Vol. 6 No. 3 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijcsl.v6i3.51586

Abstract

Desa Cau Belayu dinobatkan menjadi desa wisata pada 19 Agustus 2020 berdasarkan pada Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1286/03/HK&HAM/2020 tentang Penetapan Desa Cau Belayu sebagai Desa Wisata. Akan tetapi, pengelolaan wisata belum berkembang masih monoton dan minimnya partisipasi masyarkat lokal dalam menunjang kegiatan wisata di Desa Cau Belayu. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan pelatihan strategi pengembangan desa wisata, pelatihan pemberdayaan Pokdarwis, pelatihan pengelolaan website dalam menunjang pemasaran wisata, dan terakhir menyusun buku pengelolaan website desa wisata. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode observasi dan wawancara kepada mitra. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari Pokdarwis, sekaa truna truni, dan perangkat desa cau belayu. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa fokus pengembangan desa wisata, roadmap pengembangan desa wisata, sistem perencanaan dan pengembangan desa wisata, sistem kerja kolaboratif antar Pokdarwis, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di Desa Wisata Cau Belayu.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI BALI Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Nyoman Sumawidayani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13594

Abstract

Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dari kedua bentuk Desa di Bali saat ini yang rnenjadi sorotan adalah Desa Adat. Desa Adat rnerupakan lernbaga adat yang dapat rnenarnpung kegiatan sosial, budaya dan keagarnaan rnasyarakat Hindu di Bali, desa adat menjadi sorotan karena saat ini desa adat rnendapatkan alokasi dana,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa adat harus dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali masih menggalami permasalahan seperti terjadi kasus korupsi dalam pengelolaa dana desa adat, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali belum dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai implementasi dari aplikasi SIKUAT. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIKUAT dan bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan SIKUAT dalam mewujudkan Good Local Governance di Bali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA SUMERTA KELOD, KOTA DENPASAR I Putu Adi Permana Putra; I Gusti Ayu Agung Yuliartika Dewi; I Gede Agus Wibawa
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 6 No 4 (2023): APTEKMAS Volume 6 Nomor 4 2023
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The results of field observations carried out at the service locus objectively found that the problems being faced by Sumerta Kelod Village, Denpasar City, regarding digital-based village government administration This was explained by village officials: since the 2020 COVID-19 pandemic, village administration data has not been organized and visible on the village website, so efforts or steps are needed to realize digitally integrated village government administration management. Based on these issues, efforts and steps need to be taken, starting with the socialization and development of village government administration. This community service program is carried out by a team of public administration lecturers, with a focus on developing village administration. The objectives of this socialization and coaching are: 1) providing education and understanding to village officials regarding digital-based village administration management; 2) optimizing the use of technology in providing public services to the community; and 3) realizing good governance in digital-based village government. Keywords: Management, Villages Government of Administration, Digitalization
Empowerment of Tourism Awareness Groups Through Administration and Tourism Management Training in Lebih Village, Gianyar Dewi, I Gusti Agung Ayu Yuliartika; Yudhiantara, I Made; Andriastuti, Komang Tri Putri
Abdi Masyarakat Vol 7, No 2 (2025): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v7i2.9542

Abstract

This community service program was carried out to empower the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) of Lebih Village, Gianyar, through training in administration and tourism management. The background of this activity lies in the low administrative and management capacity of local tourism resources, which has hindered optimal destination management. The program aimed to enhance the skills of Pokdarwis members and administrators in organizational administration, program planning, and utilization of tourism potential. The implementation methods included preliminary observation, module preparation, face-to-face training, group discussions, and technical assistance. The results showed an improvement in participants’ understanding of organizational administration, financial recording, and promotion strategies based on local potential. Evaluation was conducted through questionnaires and practical assessments, indicating that most participants were able to apply the trained skills. The program’s outputs included training modules, standardized administrative formats, and an annual work plan for the Pokdarwis. In conclusion, the training effectively improved Pokdarwis’ capacity towards more professional and sustainable tourism management.