<![CDATA[Abstrac Water quality that is not in accordance with the standards of the Minister of Health by PDAM Kubu Raya is a violation that has been carried out for a long period of time. The violation has actually been clearly regulated in the UUPK, but the facts on the ground state that the violation is still happening today. Criminal threats in these violations are also clearly stated in the form of imprisonment and fines.This type of research is empirical juridical, which means the type of sociological legal research. Namely reviewing the applicable legal provisions and what is happening in the field or empirical facts that occur in the community, while the techniques and data collection tools in this research are through library research and interviews (Interview). For writing this thesis, the authors take a population and research samples that are related to the problems discussed, namely: 1 (one) employee of PDAM Kubu Raya, 2 (two) members of the Satreskrim Polres Kubu Raya, 1 (one) employee Kubu Raya Health Office, 1 (one) Partner of the Consumer Protection Agency, 10 (ten) consumers from PDAM Kubu Raya.The violation of PDAM Kubu Raya regarding water quality that is not in accordance with the standards of the Minister of Health has been going on since the first time PDAM Kubu Raya entered the Jl. Parit H. Muksin 2 area, namely from 2018 to 2020. In the area in 3 (three) years there were many consumers from every RT who complain about cloudy and colored water quality. And until now, there has been no complaint made by consumers to PDAM Kubu Raya regarding water quality problems that do not meet these standards. The Pontianak Consumer Protection Agency partner also admitted that there had been no complaints related to water quality problems that did not meet the standards of the Minister of Health. Efforts that can be made to enforce criminal law for these violations can be done by collaborating between consumers and the Consumer Protection Agency to provide facts on the ground related to the quality of the water to the Kubu Raya Resort Police.Keywords: Kubu Raya PDAM water quality, company violation of consumer rightsAbstrak Kualitas air yang tidak sesuai dengan standar Menteri Kesehatan oleh PDAM Kubu Raya merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan kurun waktu yang cukup lama. Pelanggaran tersebut sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam UUPK, namun dalam fakta yang berada di lapangan menyatakan bahwa pelanggaran tersebut masih terjadi hingga saat ini. Ancaman pidana dalam pelanggaran tersebut juga sudah jelas dinyatakan dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang artinya jenis penelitian hukum sosiologis. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau fakta-fakta empiris yang terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan teknik dan alat pengumpuul data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan wawancara (Interview). Untuk penulisan skripsi ini, penulis mengambil populasi dan sampel penelitian yang memiliki keterkaitan dengan massalah-masalah yang dibahas, yaitu : 1 (satu) orang pegawai PDAM Kubu Raya, 2 (dua) orang anggota Satreskrim Polres Kubu raya, 1 (satu) orang pegawai Dinas Kesehatan Kubu Raya, 1 (satu) orang Mitra Lembaga Badan Perlindungan Konsumen, 10 (sepuluh) orang konsumen dari PDAM Kubu Raya.Pelanggaran PDAM Kubu Raya tentang kualitas air yang tidak sesuai dengan standar Menteri Kesehatan telah berlangsung sejak pertama kali PDAM Kubu Raya masuk ke wilayah Jl.Parit H. Muksin 2 yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Di wilayah tersebut dalam 3 (tiga) tahun terdapat banyak konsumen dari setiap RT yang mengeluh atas kualitas air yang keruh dan berwarna. Dan hingga sekarang juga belum ada upaya pengaduan yang dilakukan oleh konsumen kepada PDAM Kubu Raya terkait permasalahan kualitas air yang tidak sesuai standar tersebut. Mitra Lembaga Perlindung Konsumen Pontianak juga mengaku belum adanya aduan terkait permasalahan kualitas air yang tidak sesuai standar Menteri Kesehatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum pidana atas pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama antar konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen untuk memberikan fakta di lapangan terkait dengan kualitas air tersebut kepada Kepolisian Resor Kubu Raya.Kata Kunci: Kualitas Air PDAM Kubu Raya, Pelanggaran Perusahaan Terhadap Hak Konsumen]]>
