<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap Bangunan Liar di Pontianak Tenggara Kota Pontianak tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pontianak Tenggara dengan melakukan pengumpulan data para oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan bangunan liar, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, Dimana penulis menguraikan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. serta menggunakan metode pengumpulan sampel dengan wawancara dan penyebaran angket/kuesioner. Hasil peneltian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berdasarkan pasal 70 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2023 masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan pihak penegak yakni Sat Pol PP Kota Pontianak masih memberikan sikap toleransi kepada oknum pendiri bangunan liar tersebut serta menerapkan atas penertiban yang dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 yaitu pemberian surat perintah membongkar bertahap sampai dengan pembongkaran langsung yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kota Pontianak.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Bangunan Liar ABSTRACT This research aims to find out what causes criminal law enforcement based on Article 70 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection against Illegal Buildings in Southeast Pontianak, Pontianak City is not running optimally. This research was carried out in the Southeast Pontianak area by collecting data on street vendors (PKL) who erected illegal buildings, as well as parties related to the title of this research. Using empirical legal research methods, the author describes research that is descriptive analysis. and using sample collection methods by interviews and distributing questionnaires. The results of the research show that enforcement of criminal law based on Article 70 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2023 is still not being implemented optimally because the enforcers, namely the Pontianak City Satpol PP, are still providing an attitude of tolerance towards those who build illegal buildings and are implementing enforcement based on Minister of Home Affairs Regulation Number 16 of 2023, namely giving orders for gradual demolition up to direct demolition carried out by the Pontianak City Satpol PP Keywords : Law Enforcement, Crime, Illegal Building]]>
