<![CDATA[Abstract This research discusses how the Pontianak city government implements efforts to address climate change based on the Paris Agreement policy which recognizes that the government has an important role in handling climate change and what are the challenges and obstacles in the implementation. This research uses empirical legal research methods. The results of this study show that there are efforts made by the Pontianak City Government in implementing climate change management reflected in the mitigation Action Plan and Adaptation Action Plan that refer to the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change with international cooperation. This effort is through a review of the condition of a city that shows Pontianak city has disasters due to climate change, increased climatic conditions, decreased rainfall, and increased emissions in Pontianak City. The efforts made by the Pontianak city government are through two efforts, namely mitigation and adaptation efforts. Mitigation efforts aim to reduce the risk of climate change impacts through various sectors, namely the energy, agriculture, forestry and land use, and waste sectors. This mitigation effort is carried out by optimizing land use such as planting trees in the city. As for adaptation efforts to improve the ability to adapt to climate change through environmental impact analysis to determine the level of vulnerability and potential impacts of climate change such as the existence of a flood resilience program that is reflected in sustainable environmental management. However, in carrying out the implementation, there are also challenges and obstacles by the Pontianak City government, namely from social factors such as population growth which increases the amount of emissions to trigger climate change, and the obstacles faced are differences in views that cause misalignment of programs, lack of human resources in related fields, to lack of community participation causing planning to be difficult to achieve. Keywords : Implementation, Climate Change, Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, City Government. Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pemerintah kota Pontianak dalam melaksanakan upaya penanganan perubahan iklim berdasarkan kebijakan Paris Agreement yang mengakui bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam penanganan perubahan iklim dan apakah yang menjadi faktor tantangan dan hambatan dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengimplementasikan penanganan perubahan iklim yang tercermin pada Rencana Aksi mitigasi dan Rencana Aksi Adaptasi yang merujuk pada Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change dengan kerja sama internasional. Upaya ini melalui peninjauan kondisi suatu kota yang menunjukkan kota Pontianak terdapat bencana akibat adanya perubahan iklim, peningkatan kondisi iklim, penurunan curah hujan, dan adanya peningkatan emisi di Kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah kota Pontianak melalui dua upaya, yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya Mitigasi bertujuan untuk mengurangi resiko dampak perubahan iklim yang melalui berbagai sektor, yaitu sektor energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan, dan limbah. Upaya mitigasi ini dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan seperti penanaman pohon di wilayah kota. Adapun upaya adaptasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang melalui analisis dampak lingkungan untuk menetapkan tingkat kerentanan dan potensi dampak perubahan iklim seperti adanya program tangguh banjir yang tercermin dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Namun, dalam melaksanakan implementasi terdapat pula tantangan dan hambatan oleh pemerintah Kota Pontianak yaitu dari faktor sosial seperti pertambahan penduduk yang meningkatkan jumlah emisi menjadi pemicu perubahan iklim, serta hambatan yang dihadapi ialah perbedaan pandangan yang menyebabkan tidak selarasnya program-progam, kurangnya sumber daya manusia di bidang terkait, hingga kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan perencanaan sulit tercapai. Kata Kunci : Implementasi, Perubahan Iklim, Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Pemerintah Kota.]]>
