<![CDATA[ABSTRACT Land plays a crucial role as a habitat for humans and other terrestrial creatures, essential for their survival. Particularly, absentee ownership of agricultural land is prohibited by law as it is deemed ineffective. Ownership of land absentee, where the owner is not physically active in the sub-district where the land is located, is considered contrary to the principles of land reform, which is the basis of every Basic Agrarian Law. Although there are exceptions for civil servants still in active duty, the prohibition remains applicable after retirement. This study aims to explore the legal consequences for retired Civil Servants regarding absentee ownership of agricultural land in Pontianak City. This research adopts an empirical legal approach with descriptive qualitative data analysis. The findings indicate that this prohibition still occurs due to a lack of awareness about regulations and because of its lower cost. Absentee land ownership is considered unfair to the residents of the land area and contrary to the spirit of land reform. Residents in Pontianak City still possess agricultural land absentee despite the prohibition. Keywords: Absentee, Pension, State Civil Apparatus, Land Ownership ABSTRAK Tanah memegang peran penting sebagai tempat tinggal dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk darat lainnya. Khususnya, tanah pertanian yang dimiliki secara absentee dilarang oleh undang-undang karena dianggap tidak efektif. Kepemilikan tanah secara absentee, dimana pemiliknya tidak aktif secara fisik di kecamatan tempat tanah tersebut berada, dianggap bertentangan dengan prinsip land reform yang merupakan dasar setiap Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun ada pengecualian bagi pegawai negeri yang masih aktif menjabat, namun setelah pensiun larangan tersebut tetap berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akibat hukum terhadap pensiunan Aparatur Sipil Negara terkait kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kota Pontianak. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ini masih terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi dan karena harganya yang lebih murah. Kepemilikan tanah secara absentee ini dianggap tidak adil bagi masyarakat di daerah tanah tersebut dan bertentangan dengan semangat land reform. Masyarakat di Kota Pontianak masih memiliki tanah pertanian secara absentee meskipun ada larangan. Kata Kunci: Absentee, Pensiun, Aparatur Sipil Negara, Kepemilikan Tanah]]>
