Darwianis, Darwianis
Pelita Bangsa Pelestari Pancasila

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AIR OLEH PABRIK KARET DI KOTA PADANG Darwianis, Darwianis
Pelita Bangsa Pelestari Pancasila Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Pelita Bangsa Pelestari Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah dalam rangka meneliti pelaksanaan (implementation) penegakkan hukum (law enforcement) pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kota Padang, khususnya penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran sungai oleh pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang, yaitu dilihat dari aspek sosialisasi undang-undangnya, kategorisasi kasus pencemaran (pelanggaran hukum) oleh pabrik-pabrik karet, dan penerapan sanksi hukum terhadap penyelenggaraan hukum tersebut. Melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data dokumenter dan wawancara tentang limbah buangan pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang, hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang, namun pelanggaran tetap ada. Pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat pelanggaran administrative. Sedangkan pengenaan sanksinya belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara konsisten.
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN KEMBALI KE NAGARI DAN KE SURAU SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL ADAT KEAGAMAAN MASYARAKAT Darwianis, Darwianis
Pelita Bangsa Pelestari Pancasila Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Pelita Bangsa Pelestari Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa dua kebijakan (kembali ke nagari dan gerakan kembali ke surau) merupakan dua sisi mata uang yang memiliki substansi nilai yang sama yaitu tatanan kehidupan yang berbasiskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah (ABS-SBK). Kebijakan pertama berorientasi pada penataan sistem pemerintahan (otonomisasi) nagari, sedangkan kebijakan yang kedua merupakan penataan sistem sosial. Namun kedua tataran tersebut dijiwai oleh nilai-nilai adat keagamaan. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan dua sub-populasi yaitu pemerintah nagari dan masyarakat nagari. Sub-populasi pertama dilihat dari aspek/variabel “tindak lanjut kebijakan kembali ke nagari dan ke surau”, sedangkan sub-populasi kedua dilihat dari aspek/variabel “kehidupan sosial adat keagamaan”. Dalam hubungan substansial yang saling mencakup antara keduanya, penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan yang diperoleh bahwa: (1) walaupun kebijakan kembali ke nagari dan ke surau disambut baik oleh masyarakat, tetapi sikap setuju atau mendukung kebijakan tersebut bersifat pasif dan belum ada upaya nyata yang signifikan; dan (2) adanya perubahan positif pada segi tertentu dari kehidupan sosial adat-keagamaan, baik secara kuantitas maupun kualitas.