Farhan Abdillah, Maulana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Hukum Optimalisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuripan Selatan Farhan Abdillah, Maulana; Rahman, Arief
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemanfaatan HKm dan Upaya untuk mengoptimalkan HKm guna perekonomian masyarakat di Desa Kuripan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu HKm Desa Kuripan Selatan terdapat 4 faktor penghambat yakni faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis. Salah satu yang dapat dilakukan untuk Pengoptimalan HKm yaitu melakukan penguatan sistem kelembagaan agar Kelola Kawasan dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terhadap pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan HKm wajib mengetahui adanya hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan HKm. Dalam hal ini harus dilakukan pendampingan berupa pengawasan, monitoring & evaluasi oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKm serta di harapkan adanya aturan yang menindaklanjuti berupa PERDES terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Desa Kuripan selatan guna HKm Desa Kuripan Selatan dapat teroptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRITAS KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI ERA DIGITAL Andini, Rahma; Rosaila, Risma; Nurul Afifah , Rena; Farhan Abdillah, Maulana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5232

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa tantangan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia. Kajian ini membahas kedudukan hukum penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi pergeseran atau pembatasan kewenangan notaris akibat integrasi AI di era digital. Berdasarkan analisis yuridis, AI saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, AI hanya dianggap sebagai objek hukum atau alat bantu teknologi yang operasionalisasinya tetap berada di bawah kendali manusia sebagai subjek hukum. UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tugas notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada AI, meskipun teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif. Integrasi AI juga berpotensi menggeser fungsi notaris dalam hal verifikasi, penyusunan draf akta, hingga otentikasi transaksi hukum, yang berimplikasi pada asas kehadiran fisik, kekuatan pembuktian akta, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penyusunan norma etik yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI secara legal, etis, dan tetap menjamin eksistensi serta akuntabilitas profesi notaris di tengah perkembangan teknologi digital. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Notaris; Akta Otentik