<![CDATA[Marriage dispensation remains a critical socio-legal issue in Indonesia, particularly following the revision of the minimum marriage age aimed at strengthening child protection. Despite legal reform, marriage dispensation continues to function as a practical mechanism to address socially urgent situations, especially in local contexts where legal norms intersect with deep-rooted social, economic, and cultural pressures. This study examines marriage dispensation as an iceberg phenomenon in Ponorogo, Indonesia, where visible legal cases reflect only a fraction of broader structural realities. Employing a qualitative research design, the study draws on a comprehensive literature review and in-depth interviews with officials of the Ponorogo Religious Court to explore the underlying drivers of child marriage and the institutional responses to this practice. The findings reveal that premarital pregnancy, weak parental supervision, economic vulnerability, and strong cultural norms surrounding morality and family honor are key factors sustaining marriage dispensation practices. At the same time, the Religious Court plays a strategic role in mitigating child marriage through strict legal enforcement, rigorous examination procedures, counseling, and multi-institutional collaboration. The study concludes that effective prevention of child marriage requires an integrated approach that combines legal regulation with social, economic, and cultural interventions. Viewing marriage dispensation as an iceberg phenomenon provides a valuable framework for developing more responsive child protection policies and promoting sustainable social reform at the local level.Dispensasi perkawinan masih menjadi isu sosio-legal yang krusial di Indonesia, khususnya setelah perubahan batas usia minimum perkawinan yang bertujuan memperkuat perlindungan anak. Meskipun telah terjadi reformasi hukum, praktik dispensasi perkawinan tetap berlangsung sebagai mekanisme pragmatis untuk merespons kondisi yang dianggap mendesak secara sosial, terutama di tingkat lokal, di mana norma hukum beririsan dengan tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengakar kuat. Penelitian ini mengkaji dispensasi perkawinan sebagai fenomena gunung es di Ponorogo, Indonesia, di mana kasus-kasus hukum yang tampak di permukaan merepresentasikan sebagian kecil dari realitas struktural yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan studi literatur dan wawancara mendalam dengan aparat Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengungkap faktor-faktor pendorong perkawinan anak serta respons kelembagaan terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar perkawinan, lemahnya pengawasan orang tua, kerentanan ekonomi, serta kuatnya norma budaya terkait moralitas dan kehormatan keluarga menjadi faktor utama yang mempertahankan praktik dispensasi perkawinan. Di sisi lain, Pengadilan Agama memainkan peran strategis dalam menekan perkawinan anak melalui penegakan hukum yang ketat, pemeriksaan yang cermat, pemberian nasihat, dan kolaborasi lintas institusi. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak secara efektif memerlukan pendekatan terpadu yang mengombinasikan regulasi hukum dengan intervensi sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan fenomena gunung es menawarkan kerangka analitis yang penting untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif dan mendorong reformasi sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal. ]]>
