<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi faktor-faktor sosial yang membentuk pola dalam membentuk hubungan sosial dengan masyarakat terdampak pada pembangunan Bandara Kertajati. Studi sebelumnya menunjukan bahwa proses ganti rugi menjadi faktor yang dominan mempengaruhi hubungan sosial antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terdampak. Sementara itu, dalam studi ini penulis berargumen bahwa faktor pembentuk hubungan tidaklah tunggal melainkan terdapat berbagai faktor diantaranya persepsi keadilan dalam pengadaan tanah, persepsi keadilan dalam perekrutan tenaga kerja lokal, dan kinerja CSR sebagai faktor penentu tingkat hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang terkena dampak. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tentang pengadaan tanah serta keterlibatan tenaga kerja lokal memiliki korelasi yang lebih kuat. Artinya, kedua aspek tersebut masih menjadi isu sosial utama yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur publik yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai instrumen sosial untuk membina hubungan, kinerja pengadaan tanah dan penyerapan tenaga kerja lokal yang kurang optimal pada akhirnya memberikan beban yang lebih besar pada pelaksanaan CSR yang kemudian harus menutupi 'luka-luka' dalam hubungan tersebut. Kata kunci: Keadilan Pembebasan Lahan; Keadilan Perekrutan Tenaga Kerja Lokal; Kinerja CSR; Pembangunan Infrastruktur Publik; Relasi Sosial]]>
