<![CDATA[Kesejahteraan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di segala bidang seperti ekonomi, masyarakat dan politik. Namun kesejahteraan masyarakat desa masih tergolong rendah dan situasi ekonomi masih berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan daerah. Pemberdayaan daerah membutuhkan waktu lebih lama daripada perpajakan, dan pemberdayaan BUMN berpotensi mengatasi permasalahan baru dan struktural yang melanda perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sudah sewajarnya menjadi prioritas utama dari semua kebijakan dan rencana strategis pembangunan di Indonesia. Jika tidak, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan akan semakin besar, terutama di bidang ekonomi.Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, dan itu sah. Kesatuan masyarakat dengan batas wilayah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman partisipasi, otonomi sejati, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, setiap desa harus membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).]]>
