<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjaman online ilegal di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal telah menimbulkan keresahan publik, khususnya terkait praktik penagihan yang tidak etis, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan psikologis terhadap peminjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK memiliki kewenangan luas dalam pengawasan dan pemberian izin terhadap penyelenggara layanan fintech, masih terdapat kendala dalam penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang tidak berizin. Peran OJK dalam perlindungan konsumen dilakukan melalui penyusunan regulasi, edukasi masyarakat, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Namun, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech ilegal belum optimal, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar OJK memperkuat tindakan represif terhadap pelaku pinjaman online ilegal dan memperluas kerja sama lintas lembaga dalam perlindungan konsumen digital.]]>
