Dhynianti, Levi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI JAKARTA Dhynianti, Levi; Darmawan, Ede Surya
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kesehatan primer atau Primary Health Care (PHC) merupakan satu-satu nya cara untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang efektif, efisien dan equitable. Namun demikian terdapat tantangan dalam pelaksanaan PHC tesebut yaitu masih sulitnya masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk mengatasi pemenuhan akses tersebut, pemerintah memiliki beberapa alternatif solusi yang salah satunya adalah menggandeng peran sektor swasta sebagai bagian dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam bentuk kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). DKI dalam pemenuhan pelayanan kesehatan primer untuk masyarakatnya telah bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama Lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan dan pengembangan strategi kebijakan kerjasama sektor swasta dengan pemerintah yang di DKI diimplementasikan melalui kerjasama FKTP lainnya dengan Puskesmas. Metode penelitian melakukan literature review terhadap kebijakan dan peraturan yang mendukung kebijakan dan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta dalam layanan primer di beberapa negara. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kerjasama dengan sektor swasta. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dibeberapa negara memberikan hasil yang positif yang terlihat dari meningkatnya indikator kesehatan. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan kerjasama dengan FKTP lainnya di DKI Jakarta telah didukung oleh kebijakan atau peraturan sebagai dasar pelaksanaan. Pemerintah Jakarta selaku pelaksana desentralisasi memiliki kewenangan dengan tetap mengacu kepada kebijakan atau peraturan pemerintah pusat. Perlunya pemda Jakarta untuk membangun kapasitas agar dapat mengelola sektor swasta dalam sistem kesehatannya lebih baik lagi guna memastikan bahwa semua penyedia layanan, baik pemerintah maupun swasta, berkontribusi secara efektif terhadap tujuan layanan kesehatan primer dalam mencapai cakupan kesehatan universal.