Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Nurfadjri, Annisa
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dampak Fluktuasi CPO Terhadap Program Percepatan Penyaluran Ekspor CPO Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Nurfadjri, Annisa
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 1 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/dialektika.v8i1.1537

Abstract

Indonesia as a developing country relies heavily on its natural wealth in the plantation sector which contributes to economic growth. CPO price fluctuations are influenced by soybeans, which are CPO substitute products, these CPO fluctuations greatly affect the amount of production and demand for CPO itself and have an impact on the price of Fresh Fruit Bunches (FFB) and the increase in global CPO prices. This study uses a type of qualitative research method that is a descriptive analysis using library research as a secondary data collection technique. Responding to the issue of CPO, the Indonesian government set a policy to accelerate the distribution of CPO exports by setting export duties and export tariffs in the program to accelerate the distribution of CPO and its derivatives through exports as regulated in PMK/102/PMK.010/22. In addition to this policy, the government also sets service tariffs in the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) aimed at stabilizing FFB prices and optimizing trade and production of CPO and its derivative products PMK 103/PMK.05/2022. The program to accelerate the distribution of CPO exports is carried out by the provisions stipulated by the government in legislation through intensive supervision and research on exporters, which is expected to increase export volumes and stabilize FFB prices and contribute to increasing Indonesia's economic growth through an increase in foreign exchange.
PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA Nurfadjri, Annisa; Zahidi, M. Syaprin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4033

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies. Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASL
Co-Authors M. Syaprin Zahidi