Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Action Research Literate (ARL)
Indraputra, Idham
Unknown Affiliation
Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tinjauan Terhadap Potensi Kriminalisasi Petugas Kesehatan Atas Ketidakpastian Kebijakan Medikalisasi Sunat Perempuan Indraputra, Idham
Action Research Literate Vol. 8 No. 1 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i1.194

Abstract

Pemerintah Indonesia tidak melarang medikalisasi sunat perempuan, namun pedoman penyelenggaran sampai dengan sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k. Sehingga standar penyelenggaraan sunat perempuan yang baik untuk kesehatan belum mendapat kepastian hukum. Dampak dari ketidakpastian hukum ini telah berpotensi untuk mengkriminalisasikan petugas kesehatan ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih melestarikan tradisi sunat perempuan. Oleh karenanya menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil analisa dari penelitian ini, telah menjelaskan bahwa petugas kesehatan yang menolak dan/atau melakukan medikalisasi sunat perempuan tanpa kepastian standar medis yang baik untuk kesehatan dapat berpotensi dituntut dengan dugaan tindaka pidana Pasal 304 KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Dengan potensi yang dapat mengkriminalisasikan petugas kesehatan, maka untuk memberikan perlindungan hukumnya, dapat menggunakan pendekatan sebagaimana keadaan daya paksa, yang berdasarkan Pasal 302 ayat (3) UU Kesehatan, dan Pasal 48 KUHP, serta dengan persetujuan praktik yang berdasarkan Pasal 1338 KUHPERdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 273 ayat (1) huruf (i) UU Kesehatan, dan Pasal 50 KUHP, serta Permenkes 6/2014.
Co-Authors