This Author published in this journals
All Journal Pemuliaan Hukum
Baskoro, Novi E.
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Pemuliaan Hukum

Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Baskoro, Novi E.
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i1.932

Abstract

Narcotics abuse is not only a national problem, but has become a global issue (world). Currently the drug abuse has entered all walks of life to transcend gender, economic class, and even the age of the child. Indonesian Government Policy in the handling of drug abuse as stipulated in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics is still positioned abusers of drugs as a criminal act by the threat of criminal sanction without distinguishing age limit offenders. Although the Narcotics Act adopts a two-track (double track system), namely imprisonment accompanied by sanctions, the form of rehabilitation. Especially for the handling of child abusers of narcotics under Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, sought mandatory diversion.  Their diversion based on the fact that the criminal proceedings against children in conflict with the law through the formal criminal justice system have caused more harm than good. Consideration do versioned motivated by the philosophy of juvenile justice system, which is toprotect and rehabilitate (protection and rehabilitation) the child offender. In this dissertation research into the identification of the problem is how the legal position of the diversion of narcotics abusers of children in the perspective of development of criminal law and punishment and how the concept of diversion handling of child abusers of narcotics in the juvenile justice system in Indonesia for the foreseeable future. The research specification is using descriptiveanalysiswhich is describing the problems and later evaluating and analyzing them withprimary, secondary and tertiary legal source. The method applied is juridical-normative which testing and evaluating the secondary data. Concerning on this juridical normative method the  research passed two stages, the literature research and field research. The data is analyzed by juridical- qualitative analysis where the obtained data analyzed without statistic formulation.
Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulngan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Muntaha, Muntaha; Amelia, Hanny; Baskoro, Novi E.
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1448

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan faktor yang menghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan ruang lingkup suatu perundang-undangan pidana yang baik, atau kebijakan untuk menetapkan ancaman hukuman pidana yang ditentukan atas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan strategi yang komprehensif untuk dapat meminimalisir celah atau potensi terjadinya Tindak Pidana korupsi seperti dapat dengan memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi, Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)  Untuk itu perlu adanya Hukuman yang lebih memberatkan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera dan perumusan ulang (reformulasi) terhadap aturan UU No. 20 Tahun 2001, sehingga hambatan atau kendala penerapan dapat diminimalisasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.