<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki isu kritis tentang kesenjangan infrastruktur publik di tengah-tengah sektor pariwisata yang berkembang pesat di Nusa Penida, Bali. Dikenal sebagai “telur emas” pariwisata Bali karena keindahan alam dan kontribusinya yang terus meningkat terhadap pendapatan daerah, Nusa Penida secara paradoksal berjuang untuk mendapatkan fasilitas publik yang memadai. Meskipun menghasilkan lebih dari 26 miliar rupiah dalam pendapatan daerah pada paruh pertama tahun 2024, banyak bagian dari pulau ini yang masih kurang terlayani dalam hal infrastruktur transportasi, sanitasi, akses kesehatan masyarakat, dan sistem pengelolaan limbah. Studi ini menyoroti bagaimana pariwisata yang tercermin dari lebih dari 653.000 pengunjung pada tahun 2023 belum diimbangi dengan peningkatan layanan publik yang paralel. Pengunjung sering menghadapi kesulitan logistik karena jalan yang sempit dan rusak serta rambu-rambu yang buruk, sementara masyarakat setempat menghadapi kemacetan lalu lintas yang meningkat, polusi, dan peningkatan biaya hidup. Selain itu, lonjakan investasi asing untuk bisnis pariwisata, seperti vila dan klub pantai, memperparah ketidaksetaraan dengan mengesampingkan pengusaha lokal dan partisipasi masyarakat. Melalui lensa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan-khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan infrastruktur, aksesibilitas, dan pembangunan berkelanjutan-penelitian ini mengevaluasi apakah tanggung jawab pemerintah telah dipenuhi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesiapan Nusa Penida saat ini tidak sejalan dengan mandat hukum untuk pariwisata berkelanjutan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang implementasi kebijakan.]]>
