Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Institutional Ownership on Tax Avoidance Moderated By Executive Characteristics in Food and Beverage Companies in 2020 - 2023 Thyawarta, Charlie; Ngadiman
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 4 No. 10 (2025): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v4i10.846

Abstract

Tax avoidance remains a critical challenge in Indonesia’s food and beverage sector, causing significant revenue losses and undermining public trust. Despite regulatory reforms like the Harmonization of Tax Regulations Law, corporate tax avoidance strategies such as transfer pricing, capital intensity manipulation, and institutional ownership dynamics persist, often influenced by the characteristics of company executives. This study aims to investigate the direct effects of transfer pricing, capital intensity, and institutional ownership on tax avoidance, and examine the moderating role of executive characteristics on these relationships. Employing a quantitative approach with panel data regression analysis, this research analyzes secondary financial data from food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023. The results indicate that capital intensity has a significant positive effect on tax avoidance, while transfer pricing and institutional ownership do not directly influence tax avoidance. Executive characteristics moderate the relationships between transfer pricing and tax avoidance, as well as institutional ownership and tax avoidance, but do not moderate the effect of capital intensity. These findings highlight the complex role of leadership traits in shaping tax behavior and suggest that policy efforts should consider executive profiles alongside financial strategies. Future research should explore additional moderating variables and extend analyses to other sectors and regions to improve tax compliance frameworks.
STUDI KASUS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN Thyawarta, Charlie; Markoni, Markoni
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25443

Abstract

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut terjadi pada kasus perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg dimana Notaris Yohana Menggala membuat akta seolah olah terjadi jual beli saham di antara para pihak padahal hal itu tidak pernah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik perdata, pidana maupun administrasi. Perbuatan melawan hukum pada awalnya diartikan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain sesuai pasal 1365 KUH Perdata (Onrecht matige Daad). Berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 makna perbuatan melawan hukum diperluas menjadi suatu perbuatan baru dikatakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar kewajiban hukum,hak subyektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum Notaris secara administrasi bila melanggar UU tentang Jabatan Notaris, secara perdata apabila melanggar pasal 1365 KUH Perdata sedangkan secara pidana apabila melanggar KUHP. 2) Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta otentik yang melanggar prinsip kehati-hatian memuat pertanggungjawaban hukum perdata, pidana dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari Notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi , sehingga notaris dikenakan sanksi secara  berjenjang mulai  dari  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  sampai pemberhentian dengan tidak hormat.