<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis, peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data diperoleh dengan melakukan in depth interview kepada informan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa BPKP Sulawesi Selatan dalam kebijakan pengawasannya memiliki dua kegiatan yaitu assurance dan consulting. BPKP ke Pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran, pengawasannya bisa dilakukan dengan melakukan review dan evaluasi. Peran BPKP terkait penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar dalam pengawasannya melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan Standar Kerja Pengawasan Intern/Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). This study aims to know, examine, and analyze the role of the Financial and Development Supervisory Agency in the use of the Makassar City regional development budget. The study used a qualitative descriptive approach and data were obtained by conducting in depth interviews with informants. The results of the research that has been done show that the South Sulawesi BPKP in its supervisory policy has two activities, namely assurance and consulting. BPKP to the local government regarding the use of the budget, supervision can be carried out by conducting a review and avaluation. The role of the BPKP of the Makassar City regional development budget in its supervision is to evaluate planning and budgeting. The supervisory procedures carried out by the BPKP are based on the internal Audit Work Standards/BPKP Head Regulation Number 1 and the Indonesian Government Internal Audit Standards (SAIPI).]]>
