<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan penerapan TRIPs Agreement yang bersifat individualistik terhadap masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Tulisan ini berpedapat bahwa perlu dilakukan langkah-langkah sosiologis untuk mengefektifkan penerapan TRIPs Agreement di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan pada tulisan ini merupakan metode yuridis normatif. Tulisan ini menguji aliran sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam melihat pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendahuluan artikel ini membahas mengenai kesenjangan antara individualitas hak kekayaan intelektual dan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Pembahasan pertama pada artikel ini menemukan bahwa dalam penerapan TRIPs Agreement kedalam hukum Indonesia dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur sosiologis dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Pembahasan kedua dalam tulisan ini memberikan contoh kasus tidak efektifnya penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembahasan ketiga tulisan ini memberikan pendekatan sosiologi hukum yang dapat membuat penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi lebih efektif. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa penerapan TRIPs Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak sesuai dengan pemikiran aliran sociological jurisprudence dan memberikan solusi agar perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi lebih efektif.]]>
