Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Batalnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Susantio, Catherine; Budianto, Angelica Caesar
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2495

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus batalnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sebagai objek Hak Tanggungan merupakan isu penting dalam hukum perbankan dan jaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dalam hal batalnya SHM yang telah dijadikan jaminan kredit serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1401/Pdt.G/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SHM sebagai objek hak tanggungan mengubah kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, yang berimplikasi pada hilangnya hak istimewa dalam pelunasan utang. Namun, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT, utang yang dijamin tetap berlaku meskipun hak tanggungan dihapus. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan secara preventif melalui klausul perjanjian kredit yang mengatur penggantian jaminan dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Kesimpulannya, meskipun batalnya SHM berdampak pada status kreditur, perlindungan hukum tetap diberikan guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi perbankan.
Dominasi Platform Digital dan Penyalahgunaan Posisi Dominan: Telaah Ekonomi atas Putusan KPPU terhadap Google LLC dalam Skema Google Play Billing Dewi, Raden Ayu Rani Mutiara; Budianto, Angelica Caesar
Visi Sosial Humaniora Vol. 7 No. 1 (2026): Visi Sosial Humaniora Edisi : Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v7i1.3258

Abstract

The dominance of digital platforms in the modern economy poses new challenges for the enforcement of competition law, particularly in relation to the abuse of dominant position. The practices of Google LLC, specifically through the mandatory use of Google Play Billing (GPB) in the distribution of digital applications in Indonesia, have been alleged to restrict the choices of developers and consumers and to create barriers to entry for competitors. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory approaches, decisions of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), and economic analysis of competition. The findings indicate that the GPB policy reflects an abuse of dominant position through the imposition of unilateral trading conditions and vertical integration within Google’s digital ecosystem. Decision No. 03/KPPU-I/2024 issued by the KPPU, which imposed administrative fines and mandated the opening of alternative payment methods, constitutes an important step toward restoring competitive market structures. However, the effectiveness of such corrective measures remains contingent upon continuous regulatory oversight. This study underscores the importance of incorporating economic approaches into competition law to address the dominance of global digital platforms and to safeguard the sustainability of the national creative industry.