<![CDATA[Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan layanan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu sentral yang sangat kuat untuk direalisasikan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta lambatnya layanan umum pada masyarakat yang membutuhkan segala aspek layanan. Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai perguruan tinggi Vokasi, dibawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Riset dan teknologi pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik sesuai dengan 8 (delapan) agenda reformasi disebabkan dengan Kurangnya pemahaman tenaga kependidikan tentang reformasi birokrasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen untuk mengubah cara berpikir sebagai Aparat Sipil Negara Agar tenaga kependidikan Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak semakin terpuruk perlu melakukan mengimplematasikan program reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, pemahaman tentang reformasi birokrasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam buruknya birokrasi saat ini. Recently, in all aspects related to government service, bureaucratic is very strong central issue to be realized. The bureaucratic that had been built by the government before the reform era had build a thick bureaucratic culture with corruption, collusion, and nepotism (KKN) and the slow pace of public service to the people who need all aspect of service. Ujung Pandang State Polytechnic as a vocational University under the Ministry of Education and Culture. Post-reform research and technology also do not guarantee the sustainability of bureaucratic reform well realized in accordance with 8 reform agendas due to the fact that lack of understanding of education personnel about bureaucratic reform of this bureaucratic reform tends to be directly proportional to the lack of commitment to change they of thinking as state civil apparatus in order to making the education personnel of Ujung Pandang State Polytechnic is not getting worse, it is necessary to implement an effective and efficient bureaucratic reform program, the understanding of bureaucratic reform must be seen within a broad theoretical and empirical framework, these include civil society strengthening, rule of law, economic development and political development strategy that is interrelated and influence each other. Thus, bureaucratic reform is also an integral part in the poor operation of the current.]]>
