Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Humanities and Social Studies
Maria Ekowati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN BAGI PELAKU UMKM DI DESA CIKUJANG KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG Maria Ekowati; Ninuk Triyanti; Sunaryo Dilengan
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 03 (2024): JUNI 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 78 ayat 1 dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkontemplasi pada hal tersebut, masyarakat desa memiliki peranan sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri. Melalui UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Melalui Inpres No 6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyakarakat Indonesia. Kekurang pemahaman selama ini para Pelaku PMKM produktif terkait desain kemasan, perizinan usaha hal ini dikarenakan kurangnya informasi. Dengan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat Desa Binaan dengan pendampingan ke para pelaku UMKM produktif akhirnya adanya perubahan dalam mendesain kemasan, packaging sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB).
PENYUSUNAN PERATURAN DESA APBDes BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR Maria Ekowati; Sunaryo Dilengan
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 1 No. 2 (2023): JULI 2023
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 ayat (3) “ Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Dalam ayat tersebut bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa harus adanya pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukan koordinasi Kepala Desa dan BPD merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan desa. Pada pasal 69 ayat (9) “ Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” sehingga dalam hal ini kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan peraturan Desa. Dengan disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh desa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi leading sector pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Partisipasi masyarakat yang masih rendah, belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Melalui penyusunan PerDes yang menjadi prioritas setiap tahunnya yakni Perdes APBDes, yang bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa tahunan. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan penbadian masyarakat ini, melalui peningkatan literasi masyarakat desa tentang APBDes melalui kegiatan sosialisasi serta penjelasan cara pengenalan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Pelatihan untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan RAPBDes serta keterampilan berpartisipasi masyarakat desa, secara individual atau organisasional.
GOVERNANCE OF TIDAL FLOOD MITIGATION IN DEMAK REGENCY: FISCAL CONSTRAINTS, INSTITUTIONAL FRAGMENTATION, AND THE NEED FOR A STRUCTURAL APPROACH Muhammad Alip; Maria Ekowati
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 4 No. 02 (2026): MAY 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidal flooding that has occurred intensively in Demak Regency, particularly in the northern coastal area of Central Java covering Sayung, Karangtengah, Bonang, and Wedung Districts, has generated increasingly complex social, economic, and environmental impacts. This phenomenon is driven by sea level rise, land subsidence, coastal erosion, and land-use changes that increase the vulnerability of coastal areas to recurrent tidal inundation. Efforts to manage tidal flooding face several challenges, including limited fiscal capacity of local governments, fragmented authority across different levels of government, and the lack of optimal policy integration in coastal area management. This study aims to analyze the governance of tidal flood management in Demak Regency and to identify the need for a structural approach to support the effectiveness of mitigation efforts. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through literature reviews, policy document analysis, government reports, previous research findings, and various relevant secondary data sources. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the problems and strategies related to tidal flood management in Demak Regency. The findings indicate that the governance of tidal flood management in Demak Regency still faces challenges related to inter-agency coordination, limited funding, and overlapping authorities. These conditions have hindered the implementation of effective and sustainable mitigation efforts. Therefore, a structural approach is required through the development of tidal flood control infrastructure, strengthening synergy among stakeholders, and increasing financial support from the central government. Such an approach is expected to improve governance effectiveness and enhance the resilience of Demak Regency’s coastal areas against tidal flood hazards.
Co-Authors Muhammad Alip Ninuk Triyanti Sunaryo Dilengan