<![CDATA[Abstract This study discusses the advocacy strategy of the Committee for the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Yogyakarta during the covid-19 pandemic. The background for the formation of this research is because DIY declared it self to be a Disability-Friendly Province and the DIY Disability Committee during the covid-19 pandemic did advocacy. This research use descriptive qualitative methode. The results of this study indicate that the Disability Committee's advocacy strategy uses informal or implied communication methods to influence the elite of the main decision-making officials to prioritize the principle of inclusivism. The committee is not focused on temporal and personal cases during the pandemic, what is more of a priority is the change in the system itself, so that the success of advocacy can have a broad and sustainable impact. Abstrak Penelitian ini mendiskusikan mengenai strategi advokasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY di masa pandemi covid-19. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena DIY mencanangkan diri sebagai Provinsi Ramah Disabilitas dan Komite Disabilitas DIY selama pandemi covid-19 banyak melakukan advokasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi advokasi Komite Disabilitas menggunakan metode komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan agar lebih mengedepankan prinsip inklusivisme. Komite tidak terpaku pada kasus-kasus temporal dan personal di masa pandemi, yang lebih menjadi prioritas adalah perubahan sistem itu sendiri, sehingga keberhasilan advokasi bisa berdampak luas dan berkelanjutan.]]>
