Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Dalam Investasi: Telaah Yuridis Normatif Terhadap UU Agraria dan UU Cipta Kerja Abdullah Maulana, Rizky; Asadel, Dievla Yunda; Janah, Lutfiah Nur; Mahardika, Pratama Rizky; Syafira, Refanissa; Angelica, Fraticia Steffy
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i6.3401

Abstract

Pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan hak atas tanah sebagai salah satu faktor utama penentu iklim investasi di Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset agraria, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung investasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas hak atas tanah dalam konteks investasi dengan mengkaji hubungan normatif antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan dan studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam UUPA, khususnya terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang kini dapat diperpanjang secara otomatis, serta pemberian hak atas tanah kepada investor asing melalui skema kemitraan. Perubahan ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi, namun di sisi lain menimbulkan potensi konflik dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan agraria sebagaimana diatur dalam UUPA. Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi antara UUPA dan UU Cipta Kerja menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum pertanahan yang seimbang antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan hak rakyat atas tanah.
Analisis Konflik Yurisdiksi Antara Fifa dan Cas dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemain Sepak Bola Internasional Abdullah Maulana, Rizky; Asadel, Dievla Yunda; Octavianto, Hillal Rama; Mulia, Uno Fathih; Zen, Muhammad Ryan Permata; Perdana , Muhammad Fadhooil Bagus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 8 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i8.3475

Abstract

Globalisasi sepak bola profesional telah memperluas kompleksitas hubungan hukum lintas negara, khususnya dalam sengketa kontrak pemain internasional yang melibatkan perbedaan sistem hukum nasional dan rezim hukum olahraga transnasional. Dalam konteks ini, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dan Court of Arbitration for Sport (CAS) berperan sebagai forum utama penyelesaian sengketa melalui kerangka lex sportiva. Namun, praktik penyelesaian sengketa tersebut sering memunculkan konflik yurisdiksi, terutama ketika putusan FIFA atau CAS berbenturan dengan prinsip hukum publik nasional, hak asasi manusia, dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yurisdiksi yang digunakan oleh FIFA dan CAS dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain sepak bola internasional serta merumuskan model sinkronisasi yurisdiksi yang ideal untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis terhadap regulasi FIFA, CAS Code, serta putusan arbitrase dan yurisprudensi pengadilan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi FIFA dan CAS bersumber dari norma privat transnasional yang sah secara kontraktual, namun tidak bersifat absolut karena tetap tunduk pada pengawasan terbatas oleh hukum nasional dan supranasional. Oleh karena itu, diperlukan model sinkronisasi berbasis prinsip komplementaritas antara lex sportiva dan hukum publik guna menjaga keseimbangan antara otonomi olahraga dan supremasi hukum.